Text
Perancangan arsitektur informasi studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Teknologi informasi memiliki pengaruh cukup besar dalam kemajuan sebuah organisasi, khususnya organisasi sektor publik untuk memproses distribusi data dan informasi dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) adalah salah satu organisasi sektor publik yang tugas pokok dan fungsinya meliputi skala nasional dan tidak terlepas dari data dan informasi. Namun kendala saat ini adalah belum terintegrasinya data dan informasi sehingga mengakibatkan pekerjaan masih dilakukan secara manual. Mengacu pada Panduan Tata Kelola TIK Nasional yang dibuat oleh Kominfo untuk meningkatkan pelayanan publik memerlukan Good Governance, maka Itjen Kemenkumham memerlukan Rencana Induk Teknologi Informasi (blue print) untuk merencanakan pengembangan teknologi informasi. Dalam pedoman tersebut terdapat 5 komponen yang perlu dibangun salah satunya adalah arsitektur informasi, yaitu model distribusi informasi yang ideal dan dapat menunjang pekerjaan pegawai. Dalam menyusun arsitektur informasi akan dilakukan beberapa analisis yaitu analisis kondisi arsitektur informasi saat ini, analisis kesenjangan informasi dan perancangan arsitektur informasi mendatang. Maka hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi perbaikan dalam bentuk blue print perancangan arsitektur informasi mendatang yang lebih ideal.
0686170218 | TA 170112 JAN p | My Library (Skripsi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain